• 2 July 2020 2:02 pm

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. 0274-868506 Faks.0274-868506

Hari Ini, Tiga Pelaku Usaha Pemondokan Disidik

Anom K

ByAnom K

Aug 27, 2019

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman melalui Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) hari ini, Selasa (27/8/2019), pukul 09.00 WIB s.d. 11.30 WIB, bertempat di Ruang Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman telah melakukan  penyidikan terhadap 3 (tiga) pelaku usaha pemondokan yang diduga kuat melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan. Penyidikan ini
merupakan kali ke-4 di bulan Agustus 2019 . Tiga penyidikan sebelumnya dilakukan tanggal 6 Agustus 2019, 13 Agustus 2019 dan 20 Agustus 2019 terhadap pelanggaran Perda Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan

Langkah pemanggilan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman ini telah melalui beberapa proses sebelumnya. Kegiatan pembinaan dan pengawasan telah dilakukan, termasuk mengingatkan terkait perizinan yang harus dipenuhi serta dibuatkan Berita Acara Pembinaan Lapangan. Hari ini disidik tiga pelaku usaha pemondokan. Semuanya berlokasi di wilayah Kecamatan Mlati.

Berdasarkan hasil penyidikan, diperoleh bukti yang cukup untuk mengajukan ketiga tersangka ke tahap penuntutan, sehingga telah diputuskan untuk menyerahkan Berkas Perkaranya ke Penuntut Umum melalui penyidik Polri dalam hal ini Korwas Polres Sleman. Pelaksanaan Sidang Tipiring   terhadap ketiganya dijadwalkan hari Jumat, pukul 09.00 WIB, tanggal 30 Agustus 2019 mendatang di Pengadilan Negeri Sleman.

Mereka dipersangkakan melanggar Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 7 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007  tentang Pemondokan, karena telah menjalankan usahanya tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan (IPP) sebagai salah satu persyaratan usahanya. Pasal 26 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denga paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.(AN)