• 26 November 2020 2:16 am

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. 0274-868506 Faks.0274-868506

Sejarah

Sejarah Polisi Pamong Praja dimulai ketika Gubernur Jenderal VOC membentuk Bailluw, setahun setelah VOC menduduki Batavia pada tahun 1960. Bailluw adalah semacam polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang timbul antara VOC dan warga kota, selain menjaga ketertiban dan ketenteraman kota. Pasca Raffles (1815) Bailluw ini terus berkembang menjadi organisasi kepolisian yang tersebar di setiap Karesidenan dengan dikendalikan sepenuhnya oleh Resident dan Assistant Resident. Satuan baru lainnya yang disebut Bestuurpolitie (Polisi Pamong Praja) dibentuk dengan tugas membantu pemerintah Kewedanan untuk melakukan tugas-tugas ketertiban dan keamanan (Pedoman Pembentukan dan Operasional Satramtiblingmas di Provinsi DIY, Bidang Polisi Pamong Praja, Dinas Trantib Provinsi DIY: 2007).

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945, gangguan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat belumlah surut. Ancaman gangguan keamanan datang baik dari dalam maupun luar Negara Republik Indonesia. Dalam suasana demikian, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Paniradya Jawatan Praja mengambil kebijakan membentuk perangkat pemerintahan daerah yang diberi kewenangan mengambil tindakan kepolisionil untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram. Pada saat itu yang berlaku di Negara Republik Indonesia adalah peraturan perundangan kolonial  Het Herziene Inlandsch Reglemen (Stb 1941 – 44)  yang disempurnakan menjadi Reglemen Indonesia Baru (RIB). Menurut peraturan tersebut disebutkan bahwa Aparat Pamong Praja adalah perangkat dekonsentrasi Gubernur, Regent (Residen), Bupati, Wedana, dan Asisten Wedana (sekarang Camat) yang mempunyai kewenangan memegang kebijakan politik polisionil di bidang pelaksanaan pemerintah umum.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, RIB diadopsi dengan memberi kewenangan politik polisionil kepada Bupati dan Penewu sebagai Kepala Wilayah Pamong Praja, dan pada masing-masing Kapanewon diangkat seorang Mantri Polisi (Manpol). Masing-masing Manpol diberikan sejumlah 5 orang Agen Polisi dan 19 orang Pembantu Agen Polisi. Seluruh personel tersebut berdasarkan Perintah Nomor 2/1948 tanggal 10 November 1948 disebut dengan “Detasemen Polisi Pamong Praja”.

Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.32/2/20 tanggal 3 Maret 1950, ditetapkan susunan pegawai Polisi Pamong Praja di setiap Kapanewon/Kecamatan di DIY yang berlaku surut mulai 1 Januari 1950. Susunan pegawai Polisi Pamong Praja tersebut terdiri atas: 1 Manpol Muda, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja, dan 19 Pembantu Keamanan yang mendapat tunjangan bulanan. Oleh karena itu, tanggal 3 Maret 1950 ditetapkan sebagai hari lahirnya Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.32/2/21 nama Detasemen Polisi Pamong Praja diubah menjadi “Kesatuan Polisi Pamong Praja”. SK Mendagri tersebut juga menetapkan susunan Satuan Polisi Pamong Praja untuk Jawa dan Madura, kecuali Provinsi Jakarta Raya, adalah sebagai berikut: 1 Manpol, 5 Calon Agen Polisi Pamong Praja, dan 5 Pembantu Keamanan. Sedangkan, untuk wilayah di luar Jawa dan Madura baru dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 dengan susunan formasi di tiap Kecamatan adalah 1 orang Perakit Praja dengan tugas Manpol Muda dan 5 orang agen Pol PP.

Pembentukan Polisi Pamong Praja di Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1961 yang pada waktu itu bernama Jakarta Raya. Berdasarkan pertimbangan sebagai ibukota negara dengan kepadatan dan keanekaragaman penduduk Jakarta Raya yang berbeda dengan daerah lain, maka ditetapkan formasi Kesatuan Polisi Pamong Praja di tiap Kecamatan, yaitu: 1 Mantri Pagar Praja dan 14 Agen Polisi Pagar Praja.

Nama Kesatuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 tanggal 11 Juli 1962 diubah menjadi “Pagar Baya” untuk membedakan nomenklaturnya dengan Korp Kepolisian Negara yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Pada tanggal 11 Februari 1963 dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor 1 Tahun 1963, Pagar Baya diubah menjadi “Kesatuan Pagar Praja”, yang tugas utamanya terutama dalam bidang ketertiban dan keamanan, serta bidang pemerintahan umum. Nama “Polisi Pamong Praja” dipergunakan kembali setelah terbit UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

Dasar Hukum Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman