Upaya Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Masih Sangat Diperlukan

Tiga Terdakwa saat menjalani
persidangan

Hari ini, Jumat tanggal 30 Agustus 2019, jam 13.45 WIB s.d. 15.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang  Pengadilan Negeri Sleman, telah digelar Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap tiga pelaku usaha pemondokan. Semuanya  berlokasi di wilayah Kecamatan Mlati. Terdakwa berinisial ISR, SSL dan WYD. Sidang ini merupakan kali ke-4 di Bulan Agustus 2019, yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, yang proses penyidikannya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ditambah petunjuk, serta adanya keyakinan Hakim, Hakim tunggal Ita Denie Setiyawati, S.H., M.H. memvonis bersalah terhadap ketiga terdakwa dan menjatuhkan denda berupa uang masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), subsider 1 (satu) bulan kurungan dan biaya perkara Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). 

Terpidana dinyatakan bersalah karena telah menjalankan usahanya  tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan (IPP). Pasal yang dilanggar adalah Pasal 26 Ayat (1) jo. Pasal 7 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman No. 9 Tahun 2007  tentang Pemondokan. Pasal 26 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang melakukan penyelenggaraan pemondokan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. 

Dua Saksi saat bersaksi di depan persidngan

Terkait masalah pemondokan, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan (Kasi. Binwas) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Bondan Yudho Baskoro, S.H. yang turut dalam persidangan hari ini  menyatakan  bahwa upaya pembinaan dan pengawasan serta penegakan perda tentang pemondokan dilaksanakan dengan harapan agar para pelaku usaha pemondokan menyadari akan hak dan kewajibannya dalam mendukung terciptanya tertib perizinan dan situasi kondusif di wilayah Kabupaten Sleman, mengingat kondisi wilayah Sleman yang semakin heterogen, di mana potensi kerawanan konflik antara warga pendatang dengan warga asli Sleman semakin meningkat. Upaya pembinaan dan pengawasan serta penegakan perda juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Sleman dari pajak pemondokan.

Lebih lanjut dikatakan Bondan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman akan terus meningkatkan kualitas upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha pemondokan melalui sosialisasi  peraturan daerah (perda)  dan peraturan bupati (perbup)  terkait pemondokan, pendataan pemondokan serta monitoring dan evaluasi (monev)  di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Di sisi lain, dengan melihat tingkat pelanggaran yang ada, juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku usaha pemondokan yang tidak mematuhi perda dan perbup tersebut. Dengan demikian, dengan tingkat ketaatan hukum masyarakat seperti sekarang ini, upaya pembinaan dan pengawasan serta penegakan perda/perbup masih tetap diperlukan.(AN)

Tanggapan dan layanan aduan dapat melalui kolom surat warga, silahkan mengisi form yang telah disediakan atau melaui aplikasi Lapor Sleman >> https://lapor.slemankab.go.id/