Tarif Rp 500 Ribu Ditawar Rp 300 Ribu, Seorang Terapis Kena OTT Satpol PP Sleman

Berita

Seorang terapis ini biasa menawarkan tarif Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk layanan full service. Pada hari itu oleh tamu laki-lakinya ditawar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah ada kesepakatan, lalu terjadilah praktik yang tidak semestinya itu. Namun nahas, praktik tersebut terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) petugas Satpol PP Sleman yang menjadikannya harus berurusan dengan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan. Pelaku dikenai pasal prostitusi, sedangkan pemilik tempat usaha  dijerat masalah kelengkapan perizinannya.

Sidang tersebut digelar pagi tadi, Jumat (11/6/2021), dimulai pukul 09.00 WIB,  bertempat di Pengadilan Negeri Sleman. Perkara dugaan pelanggaran praktik prostitusi terselubung dan pelanggaran izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).  Dua Terdakwa dihadirkan dalam Sidang ini. Mereka diajukan ke Sidang Tipiring sebagai tindak lanjut OTT saat Operasi Nonyustisi Satpol PP Sleman pada 2 Juni 2021 lalu. Dugaan pelanggaran praktik prostitusi dilakukan oleh seorang terapis di salah satu tempat usaha Massage dan Spa yang berlokasi di wilayah Kapanewon Ngaglik. Sedangkan untuk perkara  izin usaha dipersangkakan kepada pemilik usaha tersebut. 

Sidang dipimpin Hakim tunggal Ira Wati, S.H., M.Kn dengan Panitera Pengganti  Among Tri Handayani, S.H. Penyidik dari Satpol PP Sleman  terdiri Sutriyanta, S.H. dan FX. Anom Krisjatmono, S.H. Untuk Saksi Satpol PP Sleman menghadirkan Saksi  Supriyanto dan Arif Kurniawan, sedangkan Terdakwa berinisial NS dan IO.

Berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan diperkuat Barang Bukti yang ada serta berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Hakim tunggal Ira Wati, SH, M.Kn menyatakan bahwa Terdakwa NS secara sah dan meyakinkan telah terbukti melanggar Pasal 37 huruf a juncto Pasal 79  Ayat (6)  Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pasal 37 huruf  a berbunyi  “Setiap orang dilarang  menjalankan praktik prostitusi”

Sedangkan Terdakwa IO karena telah menjalankan usahanya tanpa memiliki TDUP, oleh Hakim juga dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1)  juncto Pasal 55 Ayat (1)  Perda Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Pasal 2 Ayat (1) berbunyi “Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan, memiliki, dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP”

Vonis Hakim untuk Terpidana NS berupa Denda Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), subsider 7 (tujuh) hari kurungan. dan Biaya perkara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Terpidan IO denda Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), subsider 14 (empat belas) hari kurungan. Biaya perkara masing-masing Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hakim juga menyatakan bahwa seluruh Barang Bukti dirampas oleh negara untuk dimusnahkan, sehingga usai sidang  Penyidik segera membawa dan menyerahkan sejumlah 8 (delapan) Barang Bukti tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Sleman untuk dimusnahkan.

Selama ini Satpol PP Sleman belum pernah mengajukan sidang prostitusi karena perangkat hukumnya belum ada, sehingga perkara prostitusi yang diajukannya ini merupakan kali pertama setelah diundangkannya Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, yang antara lain memuat pelanggaran tentang prostitusi. (AN)