• 2 July 2020 1:07 pm

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. 0274-868506 Faks.0274-868506

Sidang Hari Ini, Denda Rp 10 Juta untuk Pelanggar Perda IMB Reklame Berkonstruksi

Anom K

ByAnom K

Sep 20, 2019

Hari ini, Jumat (20/9/2019), jam 10.00 WIB s.d. 11.15 WIB, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Negeri Sleman, telah digelar Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap satu orang pemilik bangunan reklame berkonstruksi yang berlokasi di Jalan Kaliurang Km. 4,5, Nomor 10. Pemilik bangunan reklame ini didakwa telah melanggar Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.

Langkah proyustisia ini terpaksa dilakukan oleh  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman setelah melalui beberapa tahapan yang sifatnya persuasif. Sebenarnya lebih dari satu tersangka yang diajukan ke sidang hari ini, namun tidak dapat hadir karena berhalangan. Mereka dijadwalkan akan disidang pada hari Jumat minggu depan.


Dalam sidang kali ini, penyidik atas kuasa penuntut umum menghadirkan dua orang saksi. Satu saksi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Satu lainnya dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sleman. Sedangkan terdakwa berinisial SHY.

Terdakwa saat menjalani Sidang Tipiring

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ditambah petunjuk, serta adanya keyakinan Hakim, Hakim tunggal FX. Heru Santoso, S.H., M.H. memvonis bersalah terhadap terdakwa dan menjatuhkan denda berupa uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), subsider 1 (satu) bulan kurungan dan biaya perkara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Terdakwa dinyatakan bersalah karena telah mendirikan bangunan reklame tanpa memiliki izin yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Melanggar Pasal 37 Ayat (1) juncto Pasal 24 Ayat (1) Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung

 Pasal 37 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sedangkan Pasal 24 Ayat (1) berbunyi “Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang akan mendirikan bangunan gedung wajib memiliki IMB”.

Terkait masalah ini, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, Drs. H. Hery Sutopo, MM, M.Sc. menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman selalu  memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga Sleman yang tertib, kondusif dan nyaman untuk semuanya. Guna menciptakan hal tersebut dibutuhkan partisipasi seluruh warga, termasuk para pelaku usaha reklame sebagai bagian integral dari warga masyarakat Kabupaten Sleman. Dibutuhkan partisipasi seluruh pihak yakni pemerintah, masyarakat, swasta atau kalangan dunia usaha serta para akademisi, mengingat Sleman disamping merupakan daerah pariwisata, budaya dan perjuangan, juga merupakan kota pendidikan.  Oleh karena itu Hery Sutopo mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ikut serta mewujudkan 3T (Tertib perizinan, Tertib perpajakan dan Tertib sosial).

Lebih lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya mengedepankan langkah-langkah persuasif dan argumentatif yang sifatnya nonyustisia dengan berbagai langkah prosedural yang  bersifat administratif atau pembinaan. Namun untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan untuk semua serta azas kemanfaatan, maka upaya terakhir yang ditempuh adalah proses yustisia, yang pada hakikatnya merupakan sebuah edukasi.

Hal serupa ditegaskan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Sleman, Dedi Widianto, SH, M.Ec.Dev, M.Ec. yang dimintai tanggapannya terkait hasil sidang hari ini. Dikatakannya  bahwa setelah melalui langkah-langkah persuasif, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman  akan bertindak lebih tegas lagi untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan reklame. “Akan kami terapkan dual sanction system, yakni terhadap mereka  yang tidak tertib perizinan dalam  penyelenggaraan reklame akan ditindak secara administratif maupun secara  pidana. Jadi selain kena pidana denda atau kurungan, konstruksinya akan kami bongkar. Ini diberlakukan pula terhadap mereka yang melanggar ketentuan penyelenggaraan reklame non-konstruksi. Kalau tidak berizin,  akan kami tindak secara pidana sesuai ketentuan yang berlaku” tegas Dedi.

Bagi para pelaku usaha reklame, Dedi berpesan agar mentaati kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan reklame untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan reklame yang lebih tertib, sesuai estetika, dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan di Kabupaten Sleman menuju masyarakat Sleman yang lebih sejahtera. (AN)