• 27 January 2021 12:49 am

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. 0274-868506 Faks.0274-868506

Satpol PP Sleman Kembali Gelar Operasi KTP

Anom K

ByAnom K

Apr 25, 2019

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman kembali menggelar Operasi Yustisi berupa Sidang di Tempat dalam rangka penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009  tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pada hari ini Kamis (25/4/2019), jam 07.45 WIB s.d. 10.00 WIB dengan lokasi di halaman Parkir GOR Kabupaten Sleman di Jalan Rajimin, Tridadi, Sleman. Sasarannya adalah warga masyarakat yang tidak membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Selain sebagai bentuk penegakan Perda,  maksud dan tujuan operasi  ini  juga menjadi  sarana sosialisasi Perda terkait KTP serta untuk mengingatkan kepada warga masyarakat betapa pentingnya kepemilikan KTP yg merupakan  identitas dasar untuk berbagai pengurusan dokumen lain, sehingga bersifat wajib dimiliki tiap penduduk.

Unsur Petugas terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman (19 personil), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kab. Sleman (13), Korwas Polres Sleman (3), Kejaksaan Negeri Sleman (3), Pengadilan Negeri Sleman (4),  Polsek Sleman Unit Lantas (5), serta Satpol PP DIY (2).

Kegiatan operasi ini dilakukan dengan cara menghentikan setiap pengendara roda dua yg melintas/melaju dari arah selatan menuju utara. Kemudian oleh petugas kepolisian Unit Lalu-lintas mereka diarahkan masuk ke area parkir depan GOR guna diperiksa kepemilikan KTP-nya. Bila tidak dapat menunjukkan KTP, maka terhadap pengendara atau warga tersebut langsung dilakukan penyidikan saat itu juga oleh PPNS. Dan apabila dalam penyidikan ditemukan bukti kuat dugaan pelanggaran, maka selanjutnya mereka diajukan ke Sidang Tipiring (Tindak Pidana Ringan) di dalam bus sidang yg telah disiapkan di lokasi. Sedangkan bagi yang bisa menunjukkan KTP, maka bisa langsung melanjutkan perjalanannya tanpa disidik.

Warga/pengendara yang terjaring sejumlah 503 orang. Dalam Sidang Tipiring dengan hakim tunggal FX. Heru Santosa, S.H., M.H.,  Jaksa Rina Wisata, S.H. dan Panitera Pengganti Harsono, S.H., warga yang disidang dan dinyatakan bersalah sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang pelanggar karena tidak membawa/tidak bisa menunjukkan KTP. Pasal yang dilanggar adalah Pasal 24 ayat (7) yang berbunyi “Penduduk wajib membawa KTP pada saat bepergian”.  Seluruh pelanggar didenda  Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dengan biaya perkara Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). (AN)