Satpol PP Sleman Bongkar Bangunan Konstruksi Reklame Tak Berizin

Semalam, dimulai pukul 20.00 WIB hingga pukul 01.30 WIB dini hari , Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman telah melakukan tindakan penertiban berupa pembongkaran satu bangunan konstruksi reklame. Berlokasi di Jl. Kaliurang Km. 4,5, Caturtunggal, Depok, Sleman. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman, DENPOM IV/2 Yogyakarta, Polsek Bulaksumur dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) Kecamatan Depok turut dilibatkan guna mendukung kegiatan ini. Beberapa pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman turut hadir pula memantau langsung , termasuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman , Bapak Drs. H. Hery Sutopo, MM, M.Sc.

Bangunan konstruksi reklame ini tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) , sehingga  melanggar Perda Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung.  Sementara dalam Pasal 32 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame berbunyi “Konstruksi Reklame yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan prasarana bangunan konstruksi reklame dilakukan pembongkaran”. Dan Pasal 38 Ayat (1) mengamanatkan “Pembongkaran konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan surat penetapanm pembongkaran dari Kepala DPUPKP”. Bangunan yang ditertibkan ini masuk kategori bangunan prasarana bangunan gedung.

Langkah tegas berupa pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman ini bukanlah tindakan serta-merta. Sebelumnya telah diupayakan langkah-langkah persuasif dan prosedural.  Namun dari langkah persuasif, pemberian Surat Peringatan hingga dilayangkannya Surat Penetapan Pembongkaran pun dari pihak pemilik bangunan kurang memperhatikan.  Pihak pemilik juga diberi kesempatan untuk membongkarnya secara mandiri.  Karena berbagai langkah tersebut tidak mendapatkan tanggapan positif, terpaksa dilakukan tindakan tegas berupa pembongkaran.

Sekedar diketahui, dalam dua tahun terakhir  hingga bulan  September 2019, bangunan konstruksi reklame yang telah ditertibkan dengan cara dibongkar sejumlah 62 bangunan, tersebar di beberapa ruas jalan. Sedangkan reklame non- konstruksi yang telah ditertibkan ada belasan ribu jumlahnya. Para penyelenggara reklame non-konstruksi hendaknya juga taat aturan, jangan memasang di tempat terlarang, misalnya melintang  jalan, dipasang di pohon, menganggu fungsi APILL  (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) atau tempat-tempat lain yang dilarang.

Terkait penertiban ini, Kepala Seksi Penegakan, Bapak Pambudi Pramudita, S.H., M.H. mengatakan bahwa langkah tegas  ini diambil setelah melalui beberapa tahapan sesuai prosedur, seraya berharap upaya ini akan mampu mewujudkan 3T  yakni Tertib perizinan, Tertib perpajakan dan Tertib sosial.  

Sementara itu  Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman , Dedi Widianto, SH, M.Ec.Dev, M.Ec. yang juga terjun langsung di lapangan menguraikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Sleman menertibkan penyelenggaraan reklame dimaksudkan agar tercipta tertib penyelengaraan reklame yang mampu memberikan kontribusi secara maksimal dalam pembangunan daerah.

Bapak Dedi melanjutkan, penegakan hukum saat ini dilakukan melalui dua cara. Pertama,  penegakan hukum secara administratif yakni penegakan yang lebih ditekankan pada aspek pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengenaan sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu terhenti, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument  yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan penyelengaraan reklame. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga bersifat reparatoir (Reparatoir Sancties).Artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran aturan, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.

Bangunan Konstruksi Reklame Sebelum Dibongkar

Oleh karena itu, pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum bagi upaya pemulihan lingkungan atas penyelenggaraan reklame yang dilakukan secara tidak berizin, mengganggu ketertiban dan atau ketentraman umum, termasuk membahayakan keselamatan warga masyarakat sangatlah penting untuk dilakukan.  Selain itu, penerapan sanksi administratif yang dikedepankan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman juga membuka peluang bagi warga masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengawasan. Penerapan sanksi jenis ini juga dilakukan dengan tetap memberikan kesempatan kepada pemilik obyek reklame berkonstruksi hasil penertiban untuk meminta kembali haknya, tentu saja dengan keharusan memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan  hukumnya.

Setelah Dilakukan Pembongkaran

Kedua, penerapan sanksi yuridis. Maksudnya, kepada setiap pelanggar perda penyelengaraan reklame akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum melalui putusan hakim. Upaya ini akan mengakibatkan setiap pelanggar yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman pidana kurungan atau pidana denda. Saat ini Pemerintah Kabupaten  Sleman sedang menjalankan dua jenis upaya penegakan hukum dimaksud melalui program “dual sanctions system”,  yakni bagi yang  melanggar ketentuan mengenai penyelenggaraan reklame akan dikenakan dua jenis sanksi apabila upaya persuasif (non-yustisi) yang dilakukan tidak ditaati. Upaya ini tidak menutup kemungkinan para pihak yang terlibat dalam pelanggaran penyelenggaraan reklame diminta pertangungjawabannya sesuai norma hukum.

Oleh karena itu, Bapak Dedi menyarankan kepada para penyelenggara reklame untuk selalu mentaati ketentuan perizinan reklame, mempertimbangkan syarat formal dan teknis penyelengaraan reklamenya, dan tertib membayar pajaknya  sehingga mampu memberikan kontribusi dalam pembangunan wilayah. Masyarakat juga diminta untuk dapat berperan serta secara aktif dalam pengawasan penyelenggaraan reklame di wilayah dan  hal ini dapat dilakukan antara lain dengan secara langsung berkoordinasi dengan aparat pemerintah daerah di wilayah terdekat, maupun menggunakan media elektronik yang sudah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. “ Bagi mereka yang tetap membandel, akan kami kenakan sanksi yuridis”  tegas Bapak Dedi menutup perbincangan. (AN)

Tanggapan dan layanan aduan dapat melalui kolom surat warga, silahkan mengisi form yang telah disediakan atau melaui aplikasi Lapor Sleman >> https://lapor.slemankab.go.id/