Jalan Parasamya Beran Tridadi Sleman 55511 Telepon (0274) 868506, Faks.(0274) 868506, email: satpolpp@slemankab.go.id

October 2017
M T W T F S S
« Sep    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
masyarakat: Mohon ditindak tegas, industri tempe di lingkungan...
Rakyat Jelata: Selamat Malam Mohon ditertibkan... Wilayah s...
Albertus Nopi Wahyu Hidayat: Selamat sore Satpol PP Kab. Sleman. Saya mewakili ...
Nugraha adhy Nuryanta,S.Sos: Kepada Yth Kepala Satpol PP Kab. Sleman di Slem...
Akhmad Ali: Mohon dikirim sejarah Satlinmas ke email saya, Ter...
Bambang Herowono: Selamat siang, Mohon Peninjauan untuk jalan selok...
Nadia: Ada pedagang di pasar rejodani yang menimbun sampa...
Mita: Lapor pak di indomaret belakang upn sekelompok ana...
Set Kamar Bayi: maju terus kabupaten sleman, terimakasih....
Set Kamar Bayi: oke pak saya akan buang sampah pada temannya, ehh ...

There are no upcoming events at this time.

Hati-hati terhadap penipuan/pemerasan mengatasnamakan Satpol PP Kab. Sleman. Apabila mendapati hal tersebut harap laporkan ke (0274) 868506.
***
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat tidak dapat terwujud secara optimal tanpa jalinan kerjasama yang saling mendukung antara Pemerintah dan masyarakat.
***
BPPTK: terhitung mulai 23 Mei 2014 pukul 16:00 WIB status G. Merapi diturunkan dari level WASPADA menjadi NORMAL
***

Kebakaran Gerai Popeye Chicken Express

Kebakaran di ruko milik Umi Solihah warga klajuran Godean sleman yang di sewa oleh bapak Tunggul Widodo warga depok sleman berhasil dipadamkan dan dilokalisir oleh petugas sehingga tidak meluas. Ruko yang berada di depan pasar Godean ini digunakan sebagai gerai Popeye Chicken Expres ludes terbakar.  untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran warga bersama dengan relawan berusaha mengeluarkan dan menyelamatkan tabung gas dan barang2 di toko Api Biru yang letaknya berhimpitan dengan gerai Popeye sementara petugas pemadam kebakaran berusaha melokalisir berkembangnya api. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 00:15 WIB. Api diketahui  sudah membesar dan membakar sebagian atap toko makanan siap saji Popeye Chiken express. Salah satu warga kemudian melapor ke Pemadam Kebakaran Pos Godean dan Damkar Pos Beran. Dimungkinkan kebakaran disebabkan konseleting listrik pada toko Popeye Chicken Expres. Kebakaran sudah terkondisi pukul 02.00 WIB.

Petugas berusaha memadamkan api

Hari Ini Satpol PP Sleman Sidangkan 10 Pelanggar Perda Terkait Sampah

Delapan Pelanggar Perda No. 4 Tahun 2015 yang Disidang Hari Ini di Pengadilan Negeri Sleman

Dua jam lalu di hari ini, Jumat (15/9/2017) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman mengajukan 10 (sepuluh) pelanggar Perda ke Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Sleman. Perda yang dilanggar adalah Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dari sepuluh pelanggar, dua di antaranya tidak datang sidang. Keduanya akan dipanggil pada sidang berikutnya.

Para pelanggar yang diajukan ke sidang tersebut merupakan hasil operasi yang dilaksanakan hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 September 2017 lalu di Depo Nogotirto yang terletak di Jalan Kabupaten dan Depo Pogung yang letaknya di sebelah utara RS Sardjito, Sinduadi, Mlati. Seperti sebelumnya, Operasi kemarin dilakukan dengan cara menyanggongi secara tertutup atau tersembunyi tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan warga masyarakat membuang sampah secara liar atau tidak sesuai peraturan. Saat ada pelanggaran, petugas  langsung mendekati dan menghentikan pembuang sampah liar tersebut dan langsung dilakukan penyidikan di tempat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam persidangan, setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, penyidik maupun para pelanggar, hakim menyatakan bahwa kedelapan pelanggar dinyatakan bersalah karena telah terbukti membuang sampah pada waktu dan tempat yang tidak sesuai aturan. Mereka membuang sampah di luar jam layanan serta diletakkan di luar Depo yakni di pinggir jalan di depan pintu Depo sampah. Masing-masing pelanggar didenda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), subsider 7 (tujuh) hari kurungan serta biaya perkara Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Untuk diketahui Depo merupakan tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Pada dasarnya Depo ini sebenarnya diperuntukkan untuk tempat membuang sampah bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS) yakni orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah. PJPS ini memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengelola sampah dengan membayar sejumlah retribusi.

Menurut pasal 64 Perda Nomor 4 Tahun 2015, ancaman hukuman bagi pelanggar perda ini berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Karena masih ada unsur pembinaan, maka vonis hakim untuk para pelanggar ini masih ringan. Meskipun demikian diharapkan  upaya ini tetap mampu menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.(AN)

Kami Ingatkan Lagi : KTP ITU WAJIB Bro !!!

Untuk kali kedua di tahun 2017 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman kembali  menggelar Operasi

Suasana saat Operasi KTP

Yustisi Sidang di Tempat berupa Operasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) di ruas Jalan Kebon Agung, tepatnya di halaman parkir “Joglo Mlati”, Sendangadi, Mlati, Sleman.   Operasi ini merupakan bentuk penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, digelar pada Rabu tanggal 30 Agustus 2017 lalu.

Operasi digelar dari pukul 08.30 WIB s.d. 10.00 WIB, dilakukan dengan cara menghentikan setiap pengendara sepeda motor dari arah utara. Pengendara yang bisa menunjukkan KTP bisa langsung melanjutkan perjalanannya, sedangkan yang tidak bisa menunjukkan KTP langsung disidang di tempat itu juga yakni di dalam  Bis Sidang yang telah disiapkan. Namun bagi orang yang tidak dapat menunjukkan KTP karena  belum jadi atau masih dalam proses menunggu pencetakan KTP elektronik, tidak diajukan ke sidang asalkan bisa menunjukkan Surat Keterangan Perekaman.

Operasi ini melibatkan lebih dari 30 petugas. Selain Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, turut didukung pula oleh petugas dari Kejaksaan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Sleman, Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) dari Polres Sleman, Kecamatan Mlati, Polsek Mlati serta Satuan Polisi Pamong Praja DIY yang memfasilitasi Bis Sidang serta para PPNS Kabupaten Sleman sebagai penyidik.

Di Pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa “Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah

Pelanggar yang terjaring langsung disidang di Bis Sidang

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Ayat (2) “Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP”.

Selanjutnya di Pasal 25 ayat (1) disebutkan “Setiap penduduk sementara wajib memiliki KTP”. Ayat (2) “Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas wajib memiliki SKPPS (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara) dan SKTT (Surat Keterangan Tempat Tinggal)”. Ayat (3) “Setiap orang asing pemegang izin tinggal tetap wajib memiliki SKPPT (Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap), KK (Kartu Keluarga) dan KTP”.

Terkait ketentuan pidana, maka dalam Pasal 65 ayat (1) Perda No. 7 Tahun 2009 ini disebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Paal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Paal 25 ayat (2), atau pasal 25 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Sejumlah 300 orang terjaring dalam operasi ini. Dari jumlah tersebut, 45 orang di antaranya diajukan ke Sidang. Oleh hakim, kesemuanya  dinyatakan bersalah karena tidak bisa menunjukkan KTP atau Surat Keterangan Perekaman. Mereka didenda membayar uang sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) dan biaya perkara Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Karena masih ada unsur pembinaan, maka denda ini masih jauh lebih kecil dari ketentuan maksimal yang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dengan adanya operasi KTP ini diharapkan masyarakat lebih memahami dan menyadari arti pentingnya KTP. KTP merupakan identitas dasar dari identitas-identitas lain. Di samping terkait keamanan, KTP bisa digunakan untuk kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkades, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagi yang belum memilikinya diminta untuk segera mengurusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk selalu membawanya saat bepergian atau melakukan perjalanan. Sekali lagi :  KTP itu wajib dimiliki Bro !!. (AN)

 

Membuang Sampah Secara Liar, 20 Pelanggar Diajukan ke Sidang Tipiring

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sleman serta personil Polisi Pariwisata Sleman pada pertengahan bulan Agustus lalu kembali menggelar operasi penegakan Perda terkait sampah yakni Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dua puluh pelanggar Perda No. 4 Tahun 2015  saat menjalani Sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Sleman

Operasi dilakukan dengan cara menyanggongi secara tertutup atau tersembunyi tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan warga masyarakat membuang sampah secara liar atau tidak sesuai peraturan, yang dalam operasi kali ini Depo Nogotirto dan Depo Pogung. Depo Nogotirto terletak di Padukuhan Karangtengah, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping. Depo Pogung berada di sebelah utara RS Dr. Sardjito, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati. Saat ada pelanggaran, petugas  langsung mendekati dan menghentikan pembuang sampah liar tersebut dan langsung dilakukan penyidikan di tempat oleh  Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pelanggar tertangkap tangan oleh petugas saat membuang sampah secara liar

Dari Operasi tersebut, petugas berhasil melakukan tangkap tangan terhadap 20 (dua puluh) pelanggar dan diajukan ke sidang tindak pidana ringan (Tipiring) di Pengadilan Negeri Sleman pada Jumat, tanggal 25 Agustus 2017.  Dalam persidangan, oleh hakim mereka dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran karena membuang sampah pada waktu dan tempat yang tidak sesuai aturan. Terkait waktu, pelanggar membuang sampah di luar jam layanan. Sedangkan terkait tempat,  pelanggar membuang sampah di luar Depo yakni di pinggir jalan di depan pintu Depo sampah.

Sekedar untuk diketahui bahwa Depo merupakan tempat transit sampah dari alat pengangkutan sampah untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir. Pada dasarnya Depo ini sebenarnya diperuntukkan untuk tempat membuang sampah bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah (PJPS) yakni orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah. PJPS ini memiliki izin dari Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengelola sampah dengan membayar sejumlah retribusi.

Menurut Pasal 64 Perda Nomor 4 Tahun 2015, ancaman hukuman bagi pelanggar perda ini berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Karena sifatnya masih pembinaan, maka vonis hakim untuk para pelanggar ini masih ringan. Masing-masing hanya didenda  sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya perkara Rp. 1.000,00 (seribu rupiah). Meskipun dendanya ringan, diharapkan  upaya ini tetap mampu menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah secara liar demi terciptanya kebersihan dan kesehatan lingkungan. (AN)

Denda Tinggi 25 Juta Rupiah, Semoga Bisa Memberikan Efek Jera

Miras yang disita petugas dari salah satu tempat hiburan saat Operasi miras

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman menyidangkan 4 (empat) orang pelanggar Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2017 lalu, bertempat di Pengadilan Negeri Sleman. Mereka diajukan ke sidang pengadilan karena diduga bersalah telah menjual minuman beralkohol atau miras tanpa memenuhi perizinan yang dipersyaratkan.

 

Hakim yang menyidangkan perkara pelanggaran ini adalah Satyawati Yuni Irianti, S.H., M.Hum. dan saksi-saksi

Petugas saat membawa miras sitaan dari salah satu restoran

yaitu M. Rinto Subekti dan Bronto Kasihan.

Keempat pelanggar yang diajukan ke Sidang tersebut merupakan hasil operasi tempat hiburan malam dan operasi miras yang digelar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman beberapa hari sebelumnya. Mereka terdiri dari 3 (tiga) pemilik/penanggung jawab restoran yakni restoran “GW”, “CG” dan “S” serta 1 (satu) kafe yakni “AC”.

 

Vonis denda terendah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), tertinggi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Vonis denda sebesar dua puluh lima juta rupiah ini sejauh ini merupakan denda tertinggi yang diberikan Hakim terhadap pelanggar  miras. Semoga dengan jumlah denda yang tinggi ini akan mampu memberikan efek jera bagi para penjual minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Sleman. (AN)

Isi situs bersifat informatif bukan merupakan legal opinion. Apabila terdapat data elektronik based yang berbeda dengan data resmi paper, maka yang menjadi acuan adalah data resmi paper based.